HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

Pembahasan ini mengupas bagaimana dua sistem nilai besar di Indonesia—Pancasila sebagai dasar filosofis negara dan Islam sebagai sistem nilai keagamaan mayoritas penduduk—memandang manusia sebagai pelaku ekonomi. Keduanya memiliki titik temu filosofis yang kuat, terutama karena sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) memberi ruang ontologis bagi nilai-nilai keagamaan, termasuk Islam, untuk hadir dalam konstruksi ekonomi kebangsaan.

A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

1. Perspektif Pancasila

Dalam sistem ekonomi Pancasila, manusia tidak diposisikan sebagai objek produksi maupun alat semata bagi pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai subjek yang memiliki martabat (dignity) sekaligus tanggung jawab sosial. Landasan ini bersumber dari lima sila secara utuh:

Sila 1 (Ketuhanan Yang Maha Esa): manusia adalah makhluk yang aktivitas ekonominya tidak lepas dari pertanggungjawaban transenden (kepada Tuhan), bukan sekadar kalkulasi untung-rugi duniawi.
Sila 2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): manusia dalam ekonomi harus diperlakukan secara manusiawi—buruh, konsumen, produsen, semuanya subjek yang punya hak dan martabat, bukan komoditas.
Sila 3 (Persatuan Indonesia): aktivitas ekonomi individu terikat pada kepentingan bersama sebagai bangsa, bukan semata kepentingan pribadi atau kelompok.
Sila 4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan): manusia ekonomi Pancasila adalah manusia yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi secara musyawarah, bukan tunduk pada mekanisme pasar bebas semata atau komando negara totaliter.
Sila 5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): tujuan akhir aktivitas ekonomi bukan akumulasi kekayaan individual semata, melainkan keadilan sosial kolektif.

Mubyarto, salah satu penggagas utama konsep Ekonomi Pancasila, menegaskan bahwa manusia dalam sistem ini digerakkan oleh tiga motif sekaligus: motif ekonomi (mencari keuntungan), motif sosial (kepedulian terhadap sesama), dan motif moral-religius (tanggung jawab kepada Tuhan). Manusia Pancasila bukan makhluk rasional murni yang hanya menghitung untung-rugi, melainkan makhluk yang rasionalitasnya "dibingkai" oleh nilai kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.

2. Perspektif Islam

Dalam epistemologi ekonomi Islam, manusia adalah subjek ekonomi teomorfik—artinya seluruh aktivitas ekonominya berpusat pada kesadaran akan keberadaan Allah SWT sebagai pemilik mutlak (haqq al-milkiyyah) atas seluruh sumber daya. Manusia hanya diberi hak pakai (amanah/istikhlaf), bukan kepemilikan hakiki. Ini termaktub dalam prinsip:

"Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi" (QS. Ali Imran: 189)

Implikasinya, manusia sebagai subjek ekonomi Islam memiliki tiga dimensi keterikatan sekaligus:

Dimensi vertikal (hablum minallah): setiap transaksi ekonomi adalah bagian dari ibadah, tunduk pada syariah (halal-haram, larangan riba, gharar, maysir).
Dimensi horizontal (hablum minannas): manusia terikat kewajiban sosial-ekonomi terhadap sesama, seperti zakat, infak, sedekah, dan larangan eksploitasi (zulm).
Dimensi ekologis (hablum minal alam): manusia bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari amanah kekhalifahan.

Manusia dalam Islam disebut sebagai 'abd (hamba) sekaligus khalifah (wakil)—kedudukan ganda ini membuat kebebasan ekonominya tidak absolut, melainkan dibatasi oleh hukum syariah yang berfungsi sebagai maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

3. Titik Temu

Baik Pancasila maupun Islam menolak pandangan bahwa manusia ekonomi adalah entitas netral-sekuler yang bebas nilai. Keduanya menempatkan manusia dalam jaring relasi vertikal (Tuhan) dan horizontal (sesama dan alam) yang membingkai kebebasannya sebagai pelaku ekonomi.

B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

1. Homo Economicus (Manusia Ekonomi Klasik-Neoklasik)

Konsep ini lahir dari tradisi ekonomi klasik (Adam Smith) dan disempurnakan aliran neoklasik. Asumsi dasarnya:

Ciri	Penjelasan
Rasionalitas sempurna	Manusia selalu bertindak logis memaksimalkan utilitas (kepuasan) atau profit
Self-interest	Digerakkan oleh kepentingan diri sendiri (invisible hand mengarahkannya pada kebaikan sosial secara tak sengaja)
Informasi sempurna	Diasumsikan memiliki akses informasi lengkap untuk mengambil keputusan optimal
Individualisme metodologis	Unit analisis adalah individu, bukan komunitas
Netral nilai (value-free)	Tidak ada pertimbangan moral/spiritual dalam kalkulasi ekonomi

Kritik utama terhadap homo economicus adalah reduksionismenya: manusia direduksi menjadi kalkulator untung-rugi belaka, mengabaikan dimensi sosial, moral, dan spiritualnya.

2. Homo Islamicus (Manusia Ekonomi Islami)

Sebagai respons kritis terhadap homo economicus, para ekonom Muslim (seperti M. Umer Chapra, M.A. Choudhury, dan Monzer Kahf) merumuskan konsep homo islamicus:

Ciri	Penjelasan
Rasionalitas Islami (Islamic rationality)	Rasional, tetapi rasionalitasnya tunduk pada wahyu—memaksimalkan falah (kesejahteraan dunia-akhirat), bukan hanya utilitas duniawi
Self-interest yang dibatasi altruisme	Kepentingan diri diakui, tetapi dibingkai kewajiban sosial (zakat, infak) dan larangan merugikan orang lain
Etika sebagai variabel endogen	Nilai halal-haram bukan batasan eksternal, melainkan bagian internal dari fungsi utilitas itu sendiri
Keseimbangan dunia-akhirat	Perilaku ekonomi diukur bukan hanya dari maksimalisasi materi tetapi pahala dan keberkahan
Tanggung jawab kolektif	Individu bertanggung jawab menjaga keseimbangan sosial (keadilan distributif)

3. Manusia Pancasila (Homo Pancasilaicus/Homo Cooperativus)

Sebagai sintesis khas Indonesia, "manusia Pancasila" dalam ekonomi memiliki ciri:

Ciri	Penjelasan
Rasionalitas kekeluargaan	Rasional secara ekonomi, tetapi dibingkai semangat kekeluargaan dan gotong royong
Keseimbangan individu-kolektif	Mengakui hak milik pribadi, tetapi fungsi sosial harta ditekankan (asas kekeluargaan Pasal 33 UUD 1945)
Religiusitas plural	Berlandaskan Ketuhanan YME secara umum, terbuka pada nilai lintas agama, tidak eksklusif pada satu ajaran
Demokrasi ekonomi	Keputusan ekonomi bukan hanya hasil pasar atau komando negara, tetapi musyawarah antar pelaku (negara, koperasi, swasta)

4. Sintesis Integratif: Tabel Komparatif

Dimensi	Homo Economicus	Homo Islamicus	Manusia Pancasila
Motivasi utama	Maksimalisasi utilitas pribadi	Falah (dunia-akhirat)	Kesejahteraan bersama berbasis kekeluargaan
Basis rasionalitas	Sekuler, bebas nilai	Berbasis wahyu (syariah)	Berbasis Pancasila (religius-plural)
Orientasi	Individu	Individu terikat komunitas iman (ummah)	Individu terikat komunitas bangsa
Peran negara	Minimal (pasar bebas)	Regulator moral (hisbah)	Regulator aktif (Pasal 33 UUD 1945)
Sumber norma	Preferensi individual	Al-Qur'an, Hadis, ijtihad	Pancasila, UUD 1945, adat, agama

Sintesis integratif yang dapat dirumuskan: manusia ekonomi Indonesia yang ideal adalah manusia yang secara rasional-ekonomis efisien (mengambil unsur positif homo economicus), namun rasionalitasnya dibingkai nilai transenden-etis (mengambil struktur homo islamicus), dan diarahkan pada kesejahteraan kolektif berbasis kekeluargaan bangsa (kerangka manusia Pancasila). Ketiganya tidak saling meniadakan, melainkan berlapis (nested): efisiensi ekonomi tetap penting, tetapi disubordinasikan pada etika ilahiah, dan etika ilahiah tersebut termanifestasi secara konkret dalam kerangka gotong royong kebangsaan Indonesia.

C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama

1. Konsep Khalifah fil Ardh

Dalam Al-Qur'an, manusia diangkat sebagai khalifah (wakil/pengelola) di muka bumi:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.'" (QS. Al-Baqarah: 30)

Konsekuensi ekonomi dari konsep khalifah ini:

Amanah, bukan kepemilikan mutlak. Sumber daya alam dan harta adalah titipan yang harus dikelola sesuai kehendak Pemilik hakiki (Allah).
Akuntabilitas (mas'uliyyah). Setiap keputusan ekonomi—produksi, konsumsi, distribusi—akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Pemakmuran bumi (ta'mir al-ardh). Manusia berkewajiban mengelola sumber daya secara produktif, bukan menyia-nyiakannya (israf) atau mengeksploitasinya secara zalim.
Keadilan distributif. Karena kepemilikan bersifat relatif, mekanisme redistribusi (zakat, waris, wakaf) adalah keniscayaan struktural, bukan pilihan karitatif semata.

2. Konsep Warga Negara Pancasila

Sebagai warga negara dalam sistem ekonomi Pancasila, manusia Indonesia memikul tanggung jawab konstitusional yang bersumber dari Pasal 33 UUD 1945:

Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Ayat (2): Cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
Ayat (3): Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Di sini terlihat kesamaan struktural yang mencolok dengan konsep khalifah: kekayaan alam "dikuasai negara", bukan dimiliki mutlak oleh individu atau bahkan negara itu sendiri—negara hanyalah pemegang amanah untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana manusia adalah pemegang amanah dari Allah.

3. Tanggung Jawab Bersama: Titik Temu

Aspek	Khalifah fil Ardh	Warga Negara Pancasila
Sumber otoritas kepemilikan	Allah SWT	Kedaulatan rakyat (dikuasai negara untuk rakyat)
Subjek pemegang amanah	Individu-ummah	Individu-bangsa
Objek tanggung jawab	Bumi, alam, harta	Sumber daya alam, hajat hidup orang banyak
Tujuan akhir	Ridha Allah, kemaslahatan (maslahah)	Kemakmuran rakyat, keadilan sosial
Mekanisme kontrol	Syariah, hari akhir (akuntabilitas ukhrawi)	Konstitusi, musyawarah, hukum (akuntabilitas duniawi)

Sintesisnya: tanggung jawab ekonomi manusia Indonesia bersifat berlapis ganda—secara vertikal ia bertanggung jawab kepada Allah sebagai khalifah, dan secara horizontal ia bertanggung jawab kepada bangsa dan negara sebagai warga negara. Kedua tanggung jawab ini idealnya tidak bertentangan, melainkan saling menguatkan: kepatuhan pada amanah ilahiah justru memperkuat kepatuhan pada amanah konstitusional (dan sebaliknya), karena keduanya sama-sama menuntut pengelolaan sumber daya secara adil, tidak eksploitatif, dan berorientasi kesejahteraan bersama.

D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

Salah satu keunggulan filosofis kedua sistem adalah penolakannya terhadap ekstremitas dua kutub ideologi besar: individualisme-liberal (kapitalisme, yang mengagungkan kebebasan individu tanpa batas) dan kolektivisme-totaliter (sosialisme/komunisme, yang menegasikan hak individu demi negara/kelas).

1. Struktur Tiga Lapis Keseimbangan

a. Kepentingan Individu

Islam: mengakui hak milik pribadi (haqq al-milk al-fardiyyah) sebagai given, dilindungi syariah (larangan mencuri, merampas, menipu). Motivasi mencari rezeki (kasb) bahkan dianjurkan.
Pancasila: mengakui hak milik pribadi dan kebebasan berusaha (sila ke-5 mengandung unsur kemakmuran individu), dilindungi UUD 1945 dan hukum perdata.

b. Kepentingan Kolektif

Islam: instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, larangan riba dan penimbunan (ihtikar) adalah mekanisme struktural untuk memastikan kekayaan tidak "hanya beredar di antara orang-orang kaya saja" (QS. Al-Hasyr: 7).
Pancasila: asas kekeluargaan, koperasi sebagai soko guru ekonomi, BUMN untuk cabang produksi vital, dan prinsip keadilan sosial (sila ke-5) adalah instrumen kolektif yang setara fungsinya.

c. Kepentingan Ilahi (Dimensi Transenden)

Islam: eksplisit—seluruh aktivitas ekonomi adalah ibadah, diukur dengan halal-haram dan pahala-dosa.
Pancasila: implisit tapi struktural—sila pertama menjadi payung yang menaungi seluruh sila lain, sehingga aktivitas ekonomi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan meski dirumuskan secara pluralistis (tidak terikat satu agama tertentu).

2. Model Keseimbangan (Ilustrasi Konseptual)

Kedua sistem menghindari dua jebakan sekaligus:

Jebakan liberalisme ekstrem: pasar bebas tanpa batas moral, menimbulkan monopoli, kesenjangan, dan eksploitasi.
Jebakan etatisme/komunisme ekstrem: negara menegasikan kepemilikan pribadi dan inisiatif individu, menimbulkan inefisiensi dan represi kebebasan.

Sebagai gantinya, keduanya menawarkan model "jalan tengah" (wasathiyyah dalam Islam; "ekonomi campuran berkeadilan" dalam Pancasila): individu bebas berusaha dan memiliki harta, tetapi kepemilikan tersebut memiliki fungsi sosial (dalam Islam disebut al-milkiyyah al-muqayyadah/kepemilikan bersyarat; dalam hukum agraria Indonesia dikenal sebagai asas "fungsi sosial hak milik," Pasal 6 UU Pokok Agraria 1960), dan negara berperan aktif sebagai regulator keadilan, bukan sekadar wasit pasif.

3. Titik Keseimbangan sebagai Nilai Bersama

Titik keseimbangan ini secara filosofis bertumpu pada gagasan bahwa kebebasan individu adalah instrumen, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kemaslahatan bersama (maslahah 'ammah dalam Islam; keadilan sosial dalam Pancasila) yang pada gilirannya merupakan wujud ketaatan kepada Tuhan (dalam Islam eksplisit; dalam Pancasila melalui sila pertama sebagai jiwa dari sila-sila lainnya).

E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

1. Sila Pertama sebagai Fondasi Ontologis-Aksiologis

Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" menempati posisi istimewa dalam Pancasila: ia bukan sekadar salah satu dari lima sila yang setara, melainkan sila yang menjiwai (menaungi) keempat sila lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam rumusan Pancasila sebagai sistem yang hierarkis-piramidal (Notonagoro) sekaligus organis-berkesinambungan.

Implikasinya bagi ekonomi:

Aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kesadaran akan Yang Maha Esa sebagai sumber nilai tertinggi.
Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila 2), persatuan (sila 3), kerakyatan (sila 4), dan keadilan sosial (sila 5) semuanya berakar dan bermuara pada nilai ketuhanan sebagai ground of being (dasar keberadaan) etika ekonomi bangsa.

2. Islam dan Titik Temu Ontologis

Bagi umat Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama secara langsung berkorespondensi dengan konsep tauhid—keesaan Allah sebagai prinsip teologis paling fundamental. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak ulama dan tokoh pendiri bangsa (termasuk dalam sejarah perumusan Piagam Jakarta) memandang sila pertama sebagai ruang konstitusional yang kompatibel, bahkan mengakomodasi, nilai-nilai tauhid Islam—meski dirumuskan secara inklusif untuk seluruh pemeluk agama di Indonesia.

3. Fungsi Ontologis "Titik Temu"

Sebagai titik temu ontologis, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berfungsi:

Menyatukan basis metafisis. Baik Pancasila maupun Islam menolak pandangan materialistis-sekuler bahwa realitas ekonomi adalah realitas tertutup yang otonom dari Yang Ilahi. Keduanya menempatkan Tuhan sebagai sumber dan tujuan akhir (mabda' wa ma'ad) dari seluruh aktivitas kemanusiaan, termasuk ekonomi.
Menjadi sumber legitimasi etis. Norma-norma ekonomi (keadilan, larangan eksploitasi, kewajiban berbagi) mendapatkan legitimasi tertingginya bukan dari konsensus sosial semata, melainkan dari otoritas transenden yang disepakati bersama secara filosofis-konstitusional.
Menjembatani pluralitas tanpa mereduksi kekhasan. Sila pertama dirumuskan secara plural (tidak menyebut agama tertentu) sehingga dapat menjadi meeting point bagi seluruh sistem nilai keagamaan di Indonesia—termasuk Islam sebagai agama mayoritas—tanpa memaksakan satu tafsir keagamaan tunggal sebagai ideologi negara. Ini yang membedakan Indonesia dari negara sekuler (yang memisahkan agama dari negara) maupun negara berbasis syariah formal (yang menjadikan satu tafsir agama sebagai hukum positif tunggal).

4. Sintesis Akhir

Dengan demikian, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berfungsi sebagai jembatan ontologis yang memungkinkan sistem ekonomi Pancasila menyerap nilai-nilai substantif ekonomi Islam (keadilan, larangan riba dan eksploitasi, kewajiban zakat/filantropi, keseimbangan dunia-akhirat) tanpa kehilangan karakter kebangsaannya yang plural. Titik temu ini bukan sekadar kompromi politik, melainkan kesesuaian struktural yang dalam: keduanya sama-sama menolak paradigma ekonomi yang mereduksi manusia menjadi makhluk material-hedonistik semata, dan sama-sama menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi sejati harus diukur bukan hanya dari pertumbuhan (growth) dan efisiensi, melainkan dari keadilan (justice), keberkahan (barakah/rahmat), dan pertanggungjawaban kepada Yang Maha Esa.

Cari Blog Ini

Kamilatul Badriyah

BAB 1: HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM