BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI

Bab ini membahas bagaimana sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dapat—dan telah—bersinergi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Islam) dalam satu kerangka kebijakan nasional yang integratif. Berikut penjabaran rinci per sub-bab.

---

A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional

1. Teks dan Ruh Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen) menegaskan beberapa prinsip dasar:

• Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
• Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• Ayat (3): Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• Ayat (4) hasil amandemen keempat (2002): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
• Ayat (5): Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

2. Titik Temu Filosofis dengan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip tauhid (keesaan Tuhan sebagai sumber kepemilikan mutlak), khilafah (manusia sebagai pengelola/pemegang amanah atas sumber daya), dan keadilan distributif (‘adalah). Beberapa titik temu konseptual:

• Asas kekeluargaan vs. ukhuwah/ta’awun: Prinsip gotong royong dalam Pasal 33 ayat (1) sejalan dengan konsep ta’awun (tolong-menolong) dan larangan monopoli individual yang eksploitatif dalam fikih muamalah.
• Penguasaan negara atas hajat hidup orang banyak vs. konsep milkiyah ‘ammah: Ayat (2) dan (3) beresonansi dengan konsep kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah) dalam ekonomi Islam, di mana sumber daya strategis (air, energi, tambang) tidak boleh dimonopoli individu/korporasi tetapi dikelola untuk kemaslahatan bersama—mirip larangan menguasai al-kala’ wal-ma’ wan-nar (padang rumput, air, dan api) dalam hadis Nabi.
• Demokrasi ekonomi berkeadilan vs. maqashid syariah: Prinsip "efisiensi berkeadilan" dan "kemandirian" pada ayat (4) sejalan dengan tujuan maqashid al-shari’ah (tujuan syariah) yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distributif, larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).
• Larangan monopoli dan penguasaan negara: Baik konstitusi maupun fikih ekonomi Islam sama-sama menolak konsentrasi kekayaan yang merugikan kepentingan umum (dalam Islam dikenal prinsip "agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja").

3. Basis Konstitusional bagi Legislasi Ekonomi Syariah

Karena UUD 1945 tidak menyebut "syariah" secara eksplisit, dasar konstitusional pengembangan ekonomi syariah bertumpu pada:

• Pasal 29 ayat (1) dan (2) tentang jaminan negara atas kemerdekaan beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing—termasuk aktivitas muamalah sebagai bagian dari praktik keagamaan.
• Pasal 33 sebagai kerangka umum sistem ekonomi yang bersifat terbuka terhadap berbagai model kelembagaan (termasuk lembaga keuangan syariah), sepanjang tunduk pada prinsip kekeluargaan dan kemakmuran rakyat.
• Prinsip staatsidee Pancasila, khususnya sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila kelima (Keadilan Sosial), yang menjadi jembatan filosofis antara nilai keagamaan dan kebijakan publik.

Dengan demikian, ekonomi syariah tidak diposisikan sebagai sistem yang "menyaingi" Pasal 33, melainkan sebagai salah satu implementasi teknis yang sah dan konstitusional dari asas kekeluargaan, keadilan, dan kemakmuran rakyat—beroperasi berdampingan dengan sistem ekonomi konvensional dalam kerangka pluralisme hukum ekonomi nasional.

---

B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan

1. Genealogi Regulasi

Perkembangan regulasi ekonomi syariah di Indonesia dapat dipetakan dalam beberapa fase:

• Fase perintisan (1990–1998): Lahirnya Bank Muamalat Indonesia (1991) sebagai bank syariah pertama, didukung UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberi ruang bagi "bank bagi hasil" meski belum secara eksplisit menyebut "syariah".
• Fase penguatan hukum (1998–2008): UU No. 10 Tahun 1998 (perubahan UU Perbankan) mulai mengenal istilah "prinsip syariah" secara eksplisit dan membuka dual banking system. Disusul UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi payung hukum khusus pertama bagi industri perbankan syariah nasional.
• Fase ekspansi sektoral (2008–2019): Lahirnya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara), UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yang memasukkan pengawasan sektor jasa keuangan syariah, serta penguatan sistem zakat lewat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
• Fase integrasi ekosistem (2019–sekarang): Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2016 dan Perpres No. 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang turut memuat penguatan sektor keuangan syariah, hingga penerbitan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 oleh OJK dengan tema "Perbankan Syariah yang Tangguh, untuk Masyarakat yang Sejahtera", yang merupakan pengkinian dari Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025.

2. Arsitektur Regulasi Saat Ini

Regulasi ekonomi syariah Indonesia bersifat multi-layer dan tersebar di berbagai bidang:

• Perbankan syariah: UU No. 21/2008, diperkuat dengan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
• Pasar modal syariah: Peraturan OJK terkait Daftar Efek Syariah (DES), sukuk korporasi, reksa dana syariah.
• Asuransi syariah: UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan turunannya.
• Zakat, infak, sedekah: UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014.
• Wakaf: UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
• Jaminan produk halal: UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan PP No. 39 Tahun 2021.
• Fatwa dan standar syariah: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa yang keputusannya diadopsi menjadi Peraturan OJK/Bank Indonesia.

3. Tantangan Utama

• Fragmentasi kelembagaan: Terlalu banyak regulator sektoral (OJK, BI, Kemenag, BPJPH, BAZNAS, BWI, KNEKS) tanpa mekanisme koordinasi yang benar-benar terintegrasi, menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi birokrasi.
• Skala industri yang masih kecil: Pangsa pasar perbankan syariah nasional masih relatif rendah dibanding perbankan konvensional dan dibanding negara-negara seperti Malaysia; salah satu alasan RP3SI menekankan agenda konsolidasi agar tercipta bank syariah besar yang berdaya saing—OJK menekankan konsolidasi industri perbankan syariah agar memiliki bank besar yang kompetitif dan mendukung inklusi perbankan.
• Rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat, termasuk kesenjangan pemahaman akad-akad syariah di kalangan pelaku usaha dan konsumen.
• Keterbatasan SDM ahli syariah yang memahami sekaligus hukum positif, ekonomi, dan fikih muamalah kontemporer.
• Standardisasi fatwa dan produk yang belum sepenuhnya harmonis antarlembaga, serta tantangan sinkronisasi dengan standar internasional (AAOIFI, IFSB).
• Ketergantungan pada instrumen murabahah dan skema berbasis utang, sementara skema bagi hasil (mudharabah, musyarakah) yang lebih mencerminkan ruh keadilan syariah masih minim implementasi karena kompleksitas manajemen risiko.

---

C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat (Kebutuhan Pokok): Amanat Konstitusi dan Syariah

1. Konsep Dharuriyat dalam Maqashid Syariah

Dalam kerangka maqashid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariah) yang dirumuskan Imam al-Ghazali dan disempurnakan al-Syathibi, terdapat tiga tingkatan kebutuhan manusia:

• Dharuriyat (kebutuhan primer/pokok): perlindungan atas agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).
• Hajiyat (kebutuhan sekunder): hal-hal yang meringankan kesulitan hidup.
• Tahsiniyat (kebutuhan tersier): hal-hal yang bersifat penyempurna/estetis.

Negara dalam pandangan fikih siyasah (politik Islam) memiliki kewajiban (wajib kifayah) menjamin terpenuhinya dharuriyat rakyatnya, khususnya lima kebutuhan dasar tersebut, sebagai prasyarat keadilan sosial.

2. Padanan dalam Konstitusi Indonesia

Amanat serupa termuat eksplisit dalam UUD 1945:

• Pasal 33 ayat (3): kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat — relevan dengan hifz al-mal secara kolektif.
• Pasal 34 ayat (1): fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
• Pasal 34 ayat (2): negara mengembangkan sistem jaminan sosial.
• Pasal 34 ayat (3): negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak — relevan dengan hifz al-nafs.
• Pasal 28C dan Pasal 31: hak atas pendidikan — relevan dengan hifz al-'aql.
• Pasal 29: jaminan kebebasan beragama — relevan dengan hifz al-din.
• Pasal 28B: hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan — relevan dengan hifz al-nasl.

3. Instrumentasi Kebijakan

Sinergi ini terwujud dalam kebijakan konkret, antara lain:

• Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai instrumen fiskal Islam pelengkap APBN untuk pengentasan kemiskinan, dikelola BAZNAS dan lembaga amil zakat resmi.
• Subsidi dan bantuan sosial (PKH, BPNT, Kartu Prakerja, dsb.) sebagai bentuk operasional jaminan sosial konstitusional yang beririsan dengan prinsip maslahah 'ammah (kemaslahatan umum).
• Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS Kesehatan) sebagai realisasi Pasal 34 ayat (3), yang dalam kajian ekonomi syariah kontemporer juga didorong pengembangan skema asuransi berbasis takaful (tolong-menolong) untuk memperkuat prinsip gotong royong dan menghindari unsur gharar dan riba dalam asuransi konvensional.
• Kebijakan pangan dan energi bersubsidi sebagai representasi penguasaan negara atas hajat hidup orang banyak (Pasal 33 ayat 2) sekaligus pemenuhan dharuriyat pangan.

4. Tantangan Implementasi

Meski secara normatif kuat, implementasi menghadapi kendala: efektivitas distribusi ZISWAF yang masih di bawah potensi riil (potensi zakat nasional ditaksir ratusan triliun rupiah namun realisasi penghimpunan jauh lebih rendah), tumpang tindih data penerima bantuan sosial, serta belum optimalnya integrasi antara instrumen fiskal syariah (zakat, wakaf) dengan APBN sebagai satu kesatuan kebijakan jaring pengaman sosial nasional.

---

D. Kebijakan Industri Halal Nasional sebagai Agenda Pembangunan

1. Dasar Hukum

• UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) — mewajibkan sertifikasi halal atas produk yang beredar di Indonesia secara bertahap.
• PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
• UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan proses sertifikasi halal, termasuk skema self-declare untuk UMKM.
• Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama sebagai otoritas sertifikasi, bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk fatwa kehalalan.

2. Industri Halal sebagai Strategi Pembangunan Nasional

Kebijakan industri halal tidak lagi diposisikan semata sebagai kepatuhan keagamaan, melainkan sebagai agenda pembangunan ekonomi nasional dengan argumen:

• Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dunia berpotensi menjadi produsen dan pusat industri halal global (global halal hub), bukan sekadar konsumen produk halal impor.
• Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 dan lanjutannya menempatkan empat sektor prioritas: industri makanan-minuman halal, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, serta media dan rekreasi halal.
• Integrasi rantai pasok halal (halal value chain) dari hulu (pertanian, peternakan) hingga hilir (manufaktur, distribusi, ritel) sebagai strategi peningkatan nilai tambah domestik dan substitusi impor.
• Pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di beberapa daerah (misalnya Modern Halal Valley Cikande, Bintan Inti Halal Hub) untuk mendorong klasterisasi industri.

3. Kelembagaan Pendukung

• Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), diketuai langsung oleh Presiden, berfungsi sebagai koordinator lintas kementerian/lembaga dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional, termasuk industri halal.
• BPJPH sebagai regulator teknis sertifikasi.
• Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dalam pengembangan kawasan industri dan ekspor produk halal.
• Bank Indonesia dalam mendukung pembiayaan ekosistem halal melalui kebijakan makroprudensial syariah.

4. Tantangan

• Kewajiban sertifikasi halal bertahap (produk makanan-minuman wajib bersertifikat halal per Oktober 2024, dengan sejumlah relaksasi bagi UMKM) menimbulkan tantangan kapasitas administratif dan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
• Daya saing produk halal Indonesia di pasar ekspor global masih tertinggal dari negara seperti Malaysia yang lebih dulu membangun standar dan branding halal internasional (Malaysia's Halal Hub/JAKIM).
• Minimnya harmonisasi standar halal Indonesia dengan standar internasional menyulitkan penetrasi pasar ekspor.
• Perlunya penguatan pembiayaan syariah yang secara khusus menyasar UMKM di sektor halal, mengingat mayoritas pelaku industri halal nasional adalah usaha mikro dan kecil.

---

E. Reformasi Kelembagaan: OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI dalam Ekosistem Integratif

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK berperan sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan syariah (perbankan, pasar modal, IKNB syariah). Langkah reformasi terbaru mencakup:

• Penerbitan RP3SI 2023–2027 yang mengarahkan transformasi perbankan syariah pada dua pilar utama: ketahanan dan daya saing, serta dampak sosial-ekonomi (socio-economic impact), dengan strategi meliputi konsolidasi perbankan, penguatan resiliensi dan prudensial, diferensiasi produk-layanan, serta penguatan manajemen risiko dan tata kelola syariah di sisi ketahanan; dan sinergi ekosistem ekonomi syariah, peningkatan inklusi perbankan syariah, serta dukungan terhadap keberlanjutan di sisi dampak sosial.
• Penguatan tata kelola syariah melalui POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
• Penerbitan pedoman produk pembiayaan (misalnya murabahah, musyarakah) untuk menstandardisasi praktik industri.
• Mandat baru dari UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2023) yang memperluas kewenangan OJK dalam pengembangan sektor keuangan, termasuk keuangan syariah, sebagai bagian dari agenda pendalaman pasar keuangan nasional.

2. Bank Indonesia (BI)

Sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran, BI berperan dalam:

• Pengembangan instrumen moneter syariah (Sertifikat Bank Indonesia Syariah/SBIS, PUAS—Pasar Uang Antarbank Syariah).
• Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu dari beberapa pilar kebijakan BI, termasuk melalui program pemberdayaan ekonomi pesantren, UMKM syariah, dan penguatan sertifikasi halal.
• Koordinasi kebijakan makroprudensial syariah untuk mendukung stabilitas sistem keuangan syariah nasional.
• Kolaborasi dengan KNEKS dalam penyusunan kebijakan strategis ekonomi syariah nasional.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas mengelola zakat secara nasional, meliputi:

• Koordinasi antara BAZNAS pusat, BAZNAS daerah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta.
• Digitalisasi penghimpunan zakat untuk memperluas basis muzaki (pembayar zakat) dan meningkatkan transparansi.
• Integrasi program zakat produktif dengan program pengentasan kemiskinan nasional (sinergi dengan Kementerian Sosial dan program bantuan sosial pemerintah).
• Tantangan reformasi: penguatan basis data mustahik (penerima zakat) terpadu, peningkatan akuntabilitas dan audit syariah, serta harmonisasi regulasi zakat dengan sistem perpajakan nasional (zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak).

4. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

BWI, berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bertugas mengembangkan dan mengawasi pengelolaan harta wakaf nasional, dengan agenda reformasi meliputi:

• Pengembangan wakaf produktif dan wakaf uang (cash waqf), termasuk inovasi instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang menggabungkan instrumen keuangan modern dengan filantropi Islam.
• Sertifikasi dan perlindungan hukum atas aset wakaf agar terhindar dari sengketa dan penyalahgunaan.
• Kolaborasi dengan OJK dan perbankan syariah dalam skema wakaf berbasis produk keuangan—sebagaimana tercermin dalam inovasi produk seperti CWLD, di mana instrumen deposito digunakan sebagai wakaf uang temporer melalui kerja sama dengan Nazhir, dan bagi hasilnya dapat langsung dimanfaatkan Nazhir untuk mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf).
• Penguatan kapasitas kelembagaan nazhir (pengelola wakaf) agar profesional dan akuntabel.

5. Menuju Ekosistem Integratif

Reformasi kelembagaan diarahkan pada konvergensi keempat lembaga ini (OJK, BI, BAZNAS, BWI) di bawah payung koordinasi KNEKS, dengan visi membangun satu ekosistem ekonomi syariah yang saling terhubung: sektor keuangan komersial syariah (perbankan, pasar modal—diregulasi OJK dan BI) bersinergi dengan sektor filantropi Islam (zakat dan wakaf—dikelola BAZNAS dan BWI) untuk mendukung pembiayaan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan sektor riil (UMKM dan industri halal). Model integrasi ini dikenal dalam literatur sebagai integrasi sektor komersial dan sosial keuangan syariah (Islamic commercial-social finance integration), yang menjadi ciri khas pendekatan Indonesia dibanding negara lain yang cenderung memisahkan kedua sektor tersebut.

Tantangan ke depan mencakup: harmonisasi regulasi lintas lembaga agar tidak tumpang tindih, penguatan basis data terintegrasi (zakat, wakaf, penerima bantuan sosial, dan nasabah perbankan syariah), serta memastikan bahwa reformasi kelembagaan ini benar-benar menerjemahkan sinergi konstitusional-syariah yang dibahas pada bagian A menjadi dampak nyata bagi pemenuhan dharuriyat rakyat sebagaimana dibahas pada bagian C.