BAB 8: SISTEM INDUSTRI BERKEADILAN DAN BERBASIS NILAI

 BAB 8: SISTEM INDUSTRI BERKEADILAN DAN BERBASIS NILAI

Bab ini membahas bagaimana sistem industri nasional dapat dibangun di atas dua fondasi sekaligus, yaitu konstitusi negara (UUD 1945 dan Pancasila) dan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam Islam. Semangat besarnya adalah mewujudkan industri yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil, bermartabat, dan membawa maslahat bagi masyarakat luas.

A. Demokrasi Ekonomi dalam Sektor Industri: Antara Amanah Konstitusi dan Fiqh Muamalah

Demokrasi ekonomi adalah gagasan bahwa kegiatan ekonomi, termasuk industri, harus dijalankan dengan melibatkan partisipasi rakyat secara luas, bukan dikuasai oleh segelintir pihak. Amanat ini secara eksplisit termuat dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam perspektif fiqh muamalah, semangat ini sejalan dengan prinsip bahwa harta dan sumber daya ekonomi bukan semata milik individu secara mutlak, melainkan memiliki fungsi sosial. Islam mengenal konsep bahwa dalam harta seseorang terdapat hak orang lain, terutama kaum lemah dan dhuafa. Prinsip keadilan distributif (al-adl) dan larangan penumpukan kekayaan pada segelintir orang, sebagaimana disinggung dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7 tentang harta yang tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, menjadi landasan teologis bagi demokrasi ekonomi.

Titik temu antara konstitusi dan fiqh muamalah di sini terletak pada penolakan terhadap konsentrasi kekuasaan ekonomi, dorongan terhadap partisipasi luas masyarakat dalam kegiatan produktif, serta penempatan negara sebagai pengatur yang menjamin keadilan, bukan sekadar pelaku pasar biasa. Industri, dalam kerangka ini, harus dibangun sebagai ruang kolektif yang memberi ruang bagi rakyat kecil, bukan hanya korporasi besar.

B. Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Nasional dan Relevansinya dengan Syirkah Islam

Koperasi sejak awal dirancang oleh para pendiri bangsa, khususnya Mohammad Hatta, sebagai soko guru atau tulang punggung perekonomian nasional karena mencerminkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Koperasi berbeda dari korporasi kapitalistik karena kepemilikan dan keuntungan dibagi berdasarkan partisipasi anggota, bukan besar kecilnya modal semata.

Konsep ini memiliki kedekatan struktural dengan syirkah dalam fiqh muamalah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha dengan berbagi modal, tenaga, keuntungan, dan risiko secara adil. Beberapa bentuk syirkah, seperti syirkah 'inan (kerja sama modal dan usaha), syirkah mudharabah (kerja sama modal dari satu pihak dan keahlian dari pihak lain), maupun syirkah abdan (kerja sama berbasis keahlian atau tenaga), menunjukkan bahwa Islam sejak lama telah mengenal model usaha kolektif yang menekankan keadilan dalam pembagian hasil dan tanggung jawab bersama.

Relevansi ini menjadikan koperasi bukan sekadar bentuk badan usaha alternatif, melainkan wahana yang secara filosofis dapat diperkuat dengan nilai-nilai syariah, misalnya melalui pengembangan koperasi syariah atau baitul maal wat tamwil (BMT), yang menggabungkan prinsip koperasi konvensional dengan akad-akad muamalah yang sesuai syariat, seperti larangan riba dan penekanan pada bagi hasil.

C. BUMN, Usaha Swasta, dan Koperasi: Tata Peran dalam Bingkai Syariah dan Pancasila

Bagian ini membahas tiga pilar utama pelaku ekonomi nasional sebagaimana disebut dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), usaha swasta, dan koperasi. Ketiganya memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem ekonomi Pancasila.

BUMN diberi mandat mengelola cabang-cabang produksi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti energi, air, dan infrastruktur dasar, agar tidak jatuh ke tangan swasta yang berorientasi murni pada keuntungan. Usaha swasta diberi ruang untuk berkembang sebagai penggerak inovasi dan efisiensi, namun tetap harus tunduk pada regulasi yang menjamin keadilan sosial. Koperasi berperan sebagai representasi ekonomi rakyat kecil dan menengah yang berbasis kebersamaan.

Dalam bingkai syariah, ketiga entitas ini dapat dipahami melalui konsep pembagian peran antara negara (wilayatul amr) yang bertanggung jawab menjaga maslahat umum, individu atau kelompok usaha yang menjalankan ikhtiar ekonomi secara halal, dan lembaga kolektif yang menegakkan prinsip taawun (tolong-menolong). Islam tidak menolak kepemilikan swasta maupun peran negara dalam ekonomi, selama keduanya dijalankan dengan memperhatikan keadilan, transparansi, dan larangan eksploitasi (zhulm). Sinergi ketiga pilar ini, jika dijalankan dengan baik, mencerminkan keseimbangan antara semangat konstitusi Pancasila dan nilai-nilai syariah Islam.

D. Industri Halal sebagai Titik Temu: Peluang Strategis Nasional

Industri halal merupakan sektor yang mempertemukan secara langsung antara kepentingan ekonomi nasional dan prinsip syariah. Cakupannya sangat luas, meliputi makanan dan minuman halal, kosmetik dan farmasi halal, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, hingga keuangan syariah.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar sekaligus peluang menjadi pemain utama dalam rantai pasok halal global. Pemerintah telah memperkuat kerangka regulasi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar dan dikonsumsi di Indonesia, serta membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas pelaksana.

Dari sisi fiqh muamalah, industri halal bukan sekadar label pemasaran, melainkan implementasi nyata dari prinsip bahwa setiap muslim wajib mengonsumsi dan menggunakan produk yang halal dan thayyib (baik). Pengembangan industri halal secara strategis dapat menjadi jembatan yang menyatukan tujuan pembangunan ekonomi nasional dengan pemenuhan kewajiban keagamaan masyarakat, sekaligus membuka peluang ekspor ke pasar-pasar muslim global seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Utara.

E. Tata Kelola Industri yang Berkeadilan: Larangan Monopoli, Ihtikar, dan Penguasaan Hajat Hidup Orang Banyak

Bagian ini menyoroti bagaimana keadilan dalam industri juga berarti mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat luas, khususnya monopoli dan penimbunan (ihtikar). Dalam hukum positif Indonesia, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dan dilarang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawasnya.

Dalam fiqh muamalah, ihtikar didefinisikan sebagai tindakan menimbun barang kebutuhan pokok dengan tujuan menciptakan kelangkaan buatan agar harga naik, sehingga merugikan masyarakat. Praktik ini secara tegas dilarang dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ, yang menyatakan bahwa orang yang menimbun barang adalah pelaku dosa. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa kebutuhan pokok masyarakat, terutama pangan, tidak boleh dijadikan alat spekulasi yang mengorbankan kepentingan umum demi keuntungan pribadi.

Titik temu antara hukum positif dan fiqh di sini sangat jelas, yaitu keduanya sama-sama menempatkan kepentingan publik di atas kebebasan individu dalam berusaha ketika keduanya berbenturan. Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana disebut dalam UUD 1945, sejalan dengan semangat fiqh yang melarang penguasaan berlebihan atas sumber daya vital oleh segelintir pihak, sehingga tata kelola industri yang berkeadilan menuntut pengawasan ketat, transparansi harga, dan mekanisme distribusi yang adil.

F. Industrialisasi Berbasis Kemaslahatan: Maslahah Mursalah dan Kepentingan Publik

Bagian penutup bab ini mengangkat konsep maslahah mursalah, yaitu metode penetapan hukum dalam fiqh yang didasarkan pada kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash Al-Qur'an maupun hadis, namun sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah) secara keseluruhan.

Dalam konteks industrialisasi, maslahah mursalah dapat digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menilai dan merancang kebijakan industri, misalnya terkait pemberian izin usaha, penentuan lokasi kawasan industri, kebijakan lingkungan, hingga perlindungan tenaga kerja. Ketika suatu kebijakan industri jelas membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibanding mudaratnya, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah baku, maka kebijakan tersebut dapat dipandang sah dan dianjurkan meski tidak diatur secara harfiah dalam teks-teks klasik.

Pendekatan ini memberi ruang fleksibilitas bagi negara dan pelaku industri untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman, selama lima prinsip dasar maqashid syariah tetap dijaga, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, industrialisasi tidak dipandang semata sebagai proses teknis-ekonomis, melainkan sebagai ikhtiar kolektif bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan bernilai, selaras dengan cita-cita konstitusi sekaligus tuntunan syariat Islam.